oleh

Perda Pilkades Disahkan, Wabup Jeneponto Apresiasi Tim Kerja DPRD

BURUH TINTA.COM, JENEPONTO,- Wakil bupati H. Paris Yasir menghadiri rapat paripurna tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di ruang paripurna DPRD Jeneponto, Rabu (30/6/2021).

Tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD yang dimaksud yakni penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penanggulangan bencana dan pembentukan produk hukum daerah.

Secara normatif, setiap Rancangan peraturan daerah harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

Hal ini merupakan syarat mutlak dan amanah undang-undang sekaligus menjadi indikator positif atas pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai produk hukum yang memberi legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya Wabup Jeneponto Paris Yasir menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama dan sinergitas yang baik dalam melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

“Maka saya menyampaikan apresiasi setinggi tingginya atas kerja keras tim kerja masing-masing ranperda yang telah berupaya maksimal sehingga pada hari ini ranperda dimaksud dapat kita setujui bersama menjadi peraturan daerah Kabupaten Jeneponto,” ujar Paris Yasir.

Selanjutnya, Paris Yasir menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah Jeneponto terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD.

Adapun Pendapat akhir pemerintah daerah yaitu:
1. bahwa sebagaimana diketahui bersama tahun ini akan diselenggarakan pemilihan kepala desa serentak pada 41 desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021 oleh karenanya keberadaan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa memiliki kedudukan yang cukup strategis dan bersifat urgen, subtansi muatan materi Rancangan peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang telah ada sebelumnya yakni Perda Nomor 1 tahun 2015 junto Perda nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan, pemberhentian dan masa jabatan kepala desa sekaligus sebagai bentuk penyesuaian perubahan regulasi secara nasional yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2020, disamping itu pula diharapkan peraturan daerah ini Tentunya dapat menjawab beberapa kekurangan yang sebelumnya sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang jujur dan adil serta meminimalisir terjadinya potensi kecurangan termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang solutif

2. Perda penanggulangan bencana tentunya akan menjadi instrumen hukum pengaturan dan pengurusan serta pemberian rujukan serta arahan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama memberikan arah kebijakan pada tahap prabencana karena ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai upaya pencegahan sekaligus persiapan mitigasi dalam menghadapi bencana dan pasca bencana

3. Eksistensi Perda tentang pembentukan produk hukum daerah menjadi hal penting dalam rangka penataan penyusunan produk hukum daerah guna mewujudkan tertib administrasi produk hukum oleh karenanya dengan adanya perda pembentukan Peraturan Daerah menjadi instrumen dan pedoman bagi segenap perangkat pemerintahan daerah dalam penyusunan produk hukum daerah guna mewujudkan tertib administrasi produk hukum daerah yang baik bersifat mengatur maupun yang bersifat penetapan

“Secara umum, ketiga ranperda tersebut di atas sangat dibutuhkan dalam rangka menjadi landasan normatif bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Paris Yasir.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni Dandim Jeneponto, Kapolres, Kajari, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala desa se-kabupaten Jeneponto.

Penulis: Safar

Editor: Aswin

Komentar

Kabar Berita