BURUHTINTA.CO.ID, Luwu Timur,- Jelang perayaan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bagian Pemerintahan menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Jumat (28/12/2018).
Rapat koordinasi itu juga di hadiri Ketua DPRD, H. Amran Syam, Perwira Penghubung, Suparman, Perwakilan Polres Luwu Timur yang diwakili Kabag Ops, M. Rifai, Sekda Luwu Timur, Bahri Suli dan beberapa kepala OPD dan Camat lingkup Pemkab Luwu Timur.
Asisten Pemerintahan, Dohri As’ari dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan empat kali dalam setahun yang membahas beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian tentang situasi terkini yang terjadi diwilayahnya masing-masing, diantaranya menghadapi perayaan tahun baru, tahun politik dan persoalan sengketa lahan transmigrasi di Mahalona.
Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler saat menyampaikan arahannya mengatakan bahwa, berdasarkan laporan Camat dan Kades, situasi Luwu Timur secara umum dalam keadaan kondusif. Namun ia tetap mengingatkan agar patroli keliling khususnya Satpol PP dan Kepolisian harus tetap dilakukan secara rutin.
Husler juga menyinggung soal menjaga situasi pangan, baik itu kestabilan harga di pasaran, termasuk pula ketersediaan pasokannnya. Ia mengingatkan agar dinas terkait juga aktif melakukan pemantauan di lingkungan pasar.
Terkait sengketa lahan yang terjadi di Mahalona Raya, orang nomor satu di Luwu Timur tetap meminta Pemerintah melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat, namun bila diharuskan maka lakukan dengan proses hukum.
Ketua DPRD, H. Amran Syam, juga sependapat dengan Bupati bahwa harus dilakukan tindakan penegakan terhadap lahan yang disengketakan tersebut agar akitivitas para transmigran di wilayah itu bisa berjalan normal dan selalu merasa aman.
Kabag Ops, M Rifai, juga menyampaikan terkait situas Pemilu kedepan. Menurutnya, dengan jumlah TPS yang mencapai 741 TPS dan personil kepolisian yang hanya berkisar 262 orang ditambah 30 personil TNI, masih sangat dibutuhkan tambahan personil. Ia mengatakan, tambahan itu sebagian dari Polda dan sebagian lagi dari Linmas.
“Khusus untuk Linmas, kami menyarankan agar dinas terkait lakukan bimtek khusus untuk Linmas dalam rangka pengamanan pemilu di TPS,” tambahnya.
Dalama rapat itu disimpulkan beberapa hal, diantaranya, meski situasi wilayah dalam keadaan aman dan kondusif, namun petugas keamanan tetap harus melakukan patroli. Sementara untuk persoalan sengketa lahan, akan dibicarakan lebih lanjut penanganannya.(anto)
Editor : Wawan Ceper
Komentar