BPK-RI SulSel Berikan Opini WDP Untuk Jeneponto

Jeneponto320 Dilihat
Kepala BPK RI Provinsi Sulsel Widiyatmantoro menyerahkan laporan pemeriksaan BPK kepada Sekda Jeneponto DR.dr.H.M.Syafruddin Nurdin,M.Kes didampingi Ketua DPRD Jeneponto Andi Kaharuddin Mustamu, di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, jalan A.P. Pettarani Makassar, Senin(2/7/2018).

BURUHTINTA.CO.ID, JENEPONTO,-‌Setelah status disclaimer yang selalu di Sandang untuk Kabupaten jeneponto oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kini jeneponto telah mampu merubah status tersebut dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan Laporan Hasil keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Provinsi Sulsel Widiyatmantoro kepada Sekda Jeneponto DR. dr.H.M.Syafruddin Nurdin, M.Kes didampingi Ketua DPRD Jeneponto Andi Kaharuddin Mustamu, di Gedung BPK RI perwakilan Provinsi Sulsel, jalan A.P. Pettarani Makassar, Senin(2/7/2018).

Pada kesempatan itu, hadir pula kepala BPKAD Basir Bohari, kepala BAPEMDA Armawih paki, Kadis Kelautan dan Perikanan Agus saleh, Kadis Perhubungan Arfan Tompo dan beberapa pejabat jeneponto lainnya.

Menurut Widiyatmantoro, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017.

“Sesuai peraturan perundangan undangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan Keuangan yakni, Kepatuhan terhadap perundangan undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan standar keuangan dan pengungkapan yang cukup,” ujarnya.

Lebih lanjut Widiyatmantoro menyampaikan agar pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

” Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Jeneponto menginventarisir utang utang yang tidak dirinci, menganggarkan Dana BOS sesuai dengan ketentuan dan tertib membuat laporannya, menginventarisir dan validasi piutang secara optimal, menarik kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan pada belanja modal, dan meminta kepada rekanan untuk mengganti barang yang tidak memiliki izin edar,” tegas Widyatmoro.

 

Penulis: Aswin

Advetorial DPRD Jeneponto

Komentar